SINKRONISASI HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI SEKTOR PARIWISATA PROVINSI BALI

Pangaribuan, Yedija Xerxes (2026) SINKRONISASI HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI SEKTOR PARIWISATA PROVINSI BALI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101106-COVER.pdf
Download (5MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101106-ABSTRAK.pdf
Download (5MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101106-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (5MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101106-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN)
2214101106-BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101106-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101106-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101106-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (5MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101106-LAMPIRAN.pdf
Download (5MB)

Abstract

Sentralisasi rezim perizinan berusaha di Indonesia ditegaskan melalui implementasi OSSRBA sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Namun, regulasi tersebut berhadapan dengan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 mengenai TJSL yang memperluas jangkauan kewajiban perusahaan berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana dan Sad Kerthi melebihi parameter yang ditetapkan pusat. Guna menelaah antinomi hukum tersebut, penelitian yuridis normatif ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini berfokus membedah inkonsistensi normatif antara rezim OSS-RBA dengan regulasi TJSL Provinsi Bali, serta merancang formulasi sinkronisasi hukum yang aplikatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan termanifestasi sebagai regulatory inconsistency pada empat aspek utama: kategorisasi subjek hukum yang dibebani kewajiban TJSL, kedudukan fungsional TJSL dalam mekanisme perizinan berusaha, rezim penegakan sanksi administratif, dan konstruksi konseptual parameter penilaian risiko usaha. Model sinkronisasi preskriptif yang dirumuskan dibangun melalui empat aspek utama, yaitu: integrasi TJSL sebagai kewajiban pasca-perizinan (post-compliance monitoring), integrasi sistem pengawasan melalui keterhubungan Portal-TJSL dengan Subsistem Pengawasan OSS-RBA, sinkronisasi mekanisme penegakan sanksi administratif secara berjenjang, dan pembentukan instrumen regulasi teknis pendukung, tanpa mengubah struktur kewenangan perizinan nasional. Model ini memosisikan kewajiban TJSL daerah sebagai lapisan kepatuhan administratif tambahan (additional administrative compliance layer) yang memberikan kebaruan dalam sinkronisasi regulasi vertikal antara hukum perizinan nasional dan tata kelola lingkungan daerah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Ketidaksinkronan Normatif, Sinkronisasi Hukum, Bali.
Subjects: A General Works > AS Academies and learned societies (General)
A General Works > AS Academies and learned societies (General)
H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Yedija Xerxes Pangaribuan
Date Deposited: 30 Aug 2026 16:03
Last Modified: 30 Aug 2026 16:03
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32775

Actions (login required)

View Item View Item