F, Bella Salsabila (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ETNIS UIGHUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1614101041-COVER.pdf Download (793kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101041-ABSTRAK.pdf Download (174kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101041-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (332kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1614101041-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1614101041-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101041-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101041-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101041-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (292kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1614101041-LAMPIRAN.pdf Download (175kB) |
Abstract
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS UIGHUR DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Oleh Bella Salsabila F, NIM 1614101041 Program Studi Ilmu Hukum ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China dalam perspektif Hak Asasi Manusia Internasional serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional berat terhadap kaum etnis Uighur di Xinjiang, China. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Perlindungan Hukum terhadap etnis uighur berdasarkan pada pasal 3,4,5,9,10,11, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yakni dengan memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hak untuk hidup, hak- hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri, dan lainnya yang di atur di dalam instrument – instrument hukum intenasional. 2) pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh pemerintah Xinjiang, China tidak di benarkan oleh hukum internasional karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia selanjutnya atas insiden pelanggaran HAM tersebut, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan antar kedua belah pihak dilakukan dengan cara negosiasi atau mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut kurang efektif maka Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus tersebut ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court ) yang di atur di dalam pasal 1 Statuta Roma Tahun 1998. Kata Kunci : Etnis Uighur, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pidana Internasional.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Etnis Uighur, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pidana Internasional |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | BELLA SALSABILA F |
Date Deposited: | 24 Feb 2020 07:59 |
Last Modified: | 24 Feb 2020 08:12 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1257 |
Actions (login required)
View Item |