Putra, Putu Chandra Sumerta (2022) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN UNDERWATER DRONE OLEH SUATU NEGARA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMUAN UNDERWATER DRONE DI WILAYAH SELAYAR, SULAWESI SELATAN). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1814101039-COVER.pdf Download (340kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1814101039-ABSTRAK.pdf Download (49kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1814101039-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (197kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1814101039-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1814101039-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1814101039-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1814101039-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1814101039-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (211kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1814101039-LAMPIRAN.pdf Download (75kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) pengaturan penggunaan Underwater Drone menurut Konvensi Hukum Laut Internasional serta (2) kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penemuan Underwater Drone di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menurut hukum internasional, pengaturan mengkhusus mengenai penggunaan Drone maritim atau Underwater Drone yang melewati batas negara belum terdapat regulasinya secara spesifik begitu pula dalam hukum nasional. Menurut sudut pandang dari hukum laut internasional hal tersebut adalah bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara khususnya jika menerobos kawasan laut teritorial suatu negara mengingat keberadaan hak lintas damai yang melekat di kawasan tersebut sebagai tujuan damai. Oleh karenanya jika Drone tersebut berfungsi sebagai kebutuhan militer baik penyerangan maupun mata-mata maka hal tersebut tentu melangggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur di dalam UNCLOS 1982. (2) Terkait dengan penemuan Drone di bawah laut selayar Sulawesi selatan, keamanan laut di wilayah Indonesia dinilai masih kurang karena masih terdapat Drone asing yang ditemukan. Menyikapi indikasi adanya ancaman maritim yang datang melalui bawah permukaan laut, strategi yang seharusnya dijalankan TNI AL adalah dengan pembangunan kekuatan bawah permukaan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Underwater Drone, Hukum Laut Internasional, Selayar Sulawesi Selatan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Putu Chandra Sumerta Putra |
Date Deposited: | 20 Oct 2022 07:53 |
Last Modified: | 20 Oct 2022 07:53 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/13435 |
Actions (login required)
View Item |