Amrulloh, Moh. Firman (2023) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1714101129-COVER.pdf Download (273kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1714101129-ABSTRAK.pdf Download (65kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1714101129-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (194kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1714101129-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1714101129-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1714101129-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1714101129-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1714101129-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1714101129-LAMPIRAN.pdf Download (77kB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama mengenai besaran pembagian harta besama yaitu diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Perkawinan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | MOH. FIRMAN AMRULLOH |
Date Deposited: | 25 Nov 2022 02:42 |
Last Modified: | 25 Nov 2022 02:42 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/13655 |
Actions (login required)
View Item |