PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kertiya, I Ketut Darma (2023) PERATURAN TERKAIT PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1914101142-COVER.pdf
Download (537kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1914101142-ABSTRAK.pdf
Download (65kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1914101142-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (224kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1914101142-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (206kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1914101142-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (135kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1914101142-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (205kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1914101142-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (130kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1914101142-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (200kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1914101142-LAMPIRAN.pdf
Download (131kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan Presiden dalam memberikan Amnesti kepada narapidana yang seharusnya mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan Amnesti; dan (2) untuk memaparkan mekanisme jika seorang narapidana memerlukan pertimbangan dalam mendapatkan Amnesti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Amnesti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif dengan merujuk kepada undang-undang utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Pasal (1), (2), (3) dan (4) dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1949 tentang pemberian amnesti dan abolisi, perundang-undangan terserbut sudah tidak berlaku atau sudah diperbarui namun tidak ada pembaruan mengenai amnesti maka dari itu perlu adanya pembaruan perundang-undangan yang mengatur tentang amnesti sehingga tidak menimbulkan kebingungan; dan (2) pertimbangan hukum yang harusnya dilakukan terkait pemberian amnesti ada 3 (tiga) yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jika dalam suatu kasus tidak mendapatkan keadilan seharusnya pengajuan mendapatkan amnesti bisa dilakukan jika menyangkut kepentingan negara didalamnya atau kasus yang dianggap dapat mempengaruhi keseimbangan dalam masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Amnesti, Pertimbangan Presiden, Mekanisme Pemberian Amnesti.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Ketut Darma Kertiya
Date Deposited: 25 Jul 2023 07:05
Last Modified: 25 Jul 2023 07:05
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/16906

Actions (login required)

View Item View Item