Simarmata, Ricky (2024) OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2014101105-COVER.pdf Download (534kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2014101105-ABSTRAK.pdf Download (72kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101105-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (145kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101105-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101105-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101105-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101105-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101105-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2014101105-LAMPIRAN.pdf Download (705kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab dan wewenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, khususnya mengenai pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta ciri penelitian deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini. Setelah selesai penelitian, temuan dan kesimpulan sebagai berikut dicapai: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Unit Polisi Pamong Praja mengatur tanggung jawab dan wewenang Satpol PP. Ketika pedagang kaki lima melanggar Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009, Satpol PP Kabupaten Buleleng memberikan arahan, pengawasan, dan tindakan penegakan hukum. (2) penegakan Perda Buleleng yang dilakukan oleh Satpol terhadap PKL di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yakni faktor penegak hukum dimana minimnya anggota Satpol PP yang PPNS, faktor sarana prasarana penunjang penegakan hukum, serta faktor masayarakat (PKL) di Kabupaten Buleleng yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan tersebut adapun upaya yang dapat diberikan yakni memberikan sanksi yang tegas terhadap PKL yang terus-menerus melanggar Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009, melakukan peningkatan sumber daya serta profesionalisme kinerja Satpol PP, melakukan peningkatan koordinasi dari masing-masing instansi kecamatan terkait serta operasional rutin, dan melaksanknakan tindakan pencegahan dan pembinaan secara bekala melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat (PKL) guna menciptakan ketertiban dan kebersihan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Optimalisasi, PKL, Ketertiban Umum, Satpol PP, Peraturan Daerah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Ricky Simarmata |
| Date Deposited: | 19 Jul 2024 02:45 |
| Last Modified: | 19 Jul 2024 02:45 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/20726 |
Actions (login required)
 |
View Item |