IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Winatha, I Putu Kelvin Ryan Cahya Adhi (2025) IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

[img] Text (COVER)
2014101113_COVER.pdf
Download (671kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101133_ABSTRAK.pdf
Download (517kB)
[img] Text (BAB I PENDAHULUAN)
2014101133_BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (481kB)
[img] Text (BAB II KAJIAN TEORITIS)
2014101133_BAB II KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (523kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III METODE PENELITIAN)
2014101133_BAB III METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101133_BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB V PENUTUP)
2014101133_BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (267kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101133_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (437kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101133_LAMPIRAN.pdf
Download (962kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar, (2) Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari perderaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penentuan sample adalah teknik non probabilitas sampling dengan cara Porposive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan secara rutin, serta melakukan sanksi tegas apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yaitu dengan menyita barang produk. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yaitu dengan memberi edukasi, sosialisasi, dan juga melakukan pengawasan Pre-Market yang dimana mencakup evaluasi dan pengujian produk dan Post-Market yang dimana mencakup inspeksi rutin dan pengujian produk yang sudah beredar serta peringatan dan dari pihak instansi terkait secara umum sanksi administratif yang berupa pencabutan izin edar dan memberikan surat peringatan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Kosmetik
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I PUTU KELVIN RYAN CAHYA ADHI WINATHA
Date Deposited: 13 Feb 2025 03:05
Last Modified: 13 Feb 2025 03:05
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23226

Actions (login required)

View Item View Item