Utami, Putu Nandita (2025) PENGATURAN PENETAPAN STATUS BURON BAGI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT NON ANGGOTA STATUTA ROMA 1998. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101204-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101204-ABSTRAK.pdf Download (66kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101204-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (232kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101204-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101204-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101204-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101204-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101204-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101204-LAMPIRAN.pdf Download (113kB) |
Abstract
Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu: 1) menyelidiki dan menganalisis peraturan mengenai judicial review penetapan status buronan bagi subjek hukum internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, khususnya mereka yang bukan merupakan penandatangan Statuta Roma 1998; dan 2) untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan individu yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan namun juga bukan merupakan anggota Statuta Roma 1998, serta untuk mengidentifikasi mekanisme untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang melibatkan non-anggota tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mencakup berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier yang menjadi landasan analisis kami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Statuta Roma 1998 dan Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan untuk menetapkan status buronan individu subjek hukum internasional yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang menimbulkan kerugian dan korban di negaranya masing-masing. Penetapan tersebut harus berpegang pada peraturan yang ada, memastikan ditaatinya ketentuan yang tertuang dalam Statuta Roma tahun 1998, khususnya mengenai pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan yang timbul berdasarkan pedomannya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Statuta Roma 1998, Hukum Normatif, Mahkamah Pidana Internasional |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Putu Nandita Utami |
| Date Deposited: | 19 Feb 2025 08:45 |
| Last Modified: | 19 Feb 2025 08:45 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23482 |
Actions (login required)
 |
View Item |