POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+ BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 874/PDT.P/2023 PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Nirmala Pridayanti, Putu (2025) POTENSI PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS OLEH KELOMPOK LGBTQ+ BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 874/PDT.P/2023 PENGADILAN NEGERI DENPASAR. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101125-COVER.pdf

Download (500kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101125-ABSTRAK.pdf

Download (242kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101125-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (239kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101125-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (437kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101125-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (184kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101125-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (311kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101125-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (180kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101125-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (223kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101125-LAMPIRAN.pdf

Download (145kB)

Abstract

Penetapan Nomor 874/Pdt. P/2023 oleh Pengadilan Negeri Denpasar mencerminkan komitmen peradilan akan keadilan bagi kelompok minoritas yaitu LGBTQ+, di sisi lain penetapan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi penyelundupan hukum oleh kelompok LGBTQ+. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji bentuk potensi penyelundupan terhadap penetapan hukum oleh kelompok LGBTQ+ berdasarkan hasil penetapan permohonan perubahan identitas di Pengadilan Negeri Denpasar serta (2) untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk bersama – sama mencegah penyelundupan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat celah hukum terkait perubahan identitas gender serta ambiguitas dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 dapat berisiko disalahgunakan, khususnya dalam konteks pernikahan sesama jenis. Hal ini berpotensi menggoyahkan integritas sistem hukum Indonesia. Kemudian, (2) Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis, bahkan setelah prosedur operasi penggantian kelamin, sesuai dengan UU Perkawinan 1974 dan norma-norma agama. Hal ini berbeda dengan kebijakan di negara – negara seperti Belanda dan Jerman yang mengakui perkawinan tersebut. Maka perlu adanya regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut guna memberikan keadilan baik bagi masyarakat maupun kelompok minoritas yaitu kelompok LGBTQ+.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penyelundupan Hukum, Permohonan Perubahan Identitas, Kelompok LGBTQ+
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Putu Nirmala Pridayanti
Date Deposited: 19 Feb 2025 08:49
Last Modified: 19 Feb 2025 08:49
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23505

Actions (login required)

View Item View Item