Maharani, Ni Putu Diah Luckyta (2025) IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2010 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![]() |
Text (COVER)
2114101064-COVER.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (ABSTRAK)
2114101064-ABSTRAK.pdf Download (339kB) |
![]() |
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101064-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (364kB) |
![]() |
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101064-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101064-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101064-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101064-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) | Request a copy |
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101064-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (305kB) |
![]() |
Text (LAMPIRAN)
2114101064-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, serta hambatan dan upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010. Ada tiga elemen hukum yang dikaji, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling atau sampling tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Jembrana 8/2010 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 belum maksimal, terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya koordinasi antara Diskoperindag, DPRD Komisi II, DPMPTSP, serta Satpol PP Jembrana sebagai struktur hukum di Kabupaten Jembrana. Selain itu, substansi hukum Perda Jembrana Nomor 8/2010 yang belum disesuaikan dengan peraturan pusat. Serta budaya hukum di Kabupaten Jembrana menunjukkan adanya dominasi peraturan pusat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum lokal, belum menunjukkan kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 1 Angka 5 Perda Jembrana Nomor 8/2010 ini karena ketidakselarasan antara Peraturan Daerah Jembrana dengan regulasi yang lebih tinggi, sumber daya manusia yang terbatas di lembaga-lembaga pengawas, serta keterbatasan infrastruktur, permodalan, serta standar kualitas dan kemasan yang tinggi yang diterapkan oleh toko modern juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Ketidakpatuhan terhadap Pasal 1 Angka 5 Perda Jembrana telah memperburuk daya saing pasar tradisional dan UMKM. Dampak ini memperburuk kondisi ekonomi lokal dan mengurangi pendapatan UMKM lokal. Oleh karena itu, Diskoperindag berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta mendesak agar peraturan daerah yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu membuat studi lanjutan dengan membandingkan kebijakan serupa di daerah lain, dengan karakteristik pasar yang sebanding.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pasar Tradisional, Pemberdayaan, Toko Modern, UMKM |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Ni Putu Diah Luckyta Maharani |
Date Deposited: | 20 Feb 2025 22:51 |
Last Modified: | 20 Feb 2025 22:51 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23591 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |