Suartasila, ketut (2025) Kepastian Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![]() |
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (438kB) |
![]() |
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
BAB I.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5 PENUTUP)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB) | Request a copy |
![]() |
Text (DAFTAR RUJUKAN)
DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (435kB) |
Abstract
Penelitian dilakukan guna (1) mengetahui bagaimana pengimplementasian hukum ditetapkannya redaksi pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019, (2) untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan redaksi pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Teknik keputusan digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut penelitian menghasilkan (1) Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih saja banyak terjadi perkawinan di bawah umur, yang mana dikarenakan oleh berbagai faktor, mulai dari kemauan sendiri maupun sampai dorongan keluarga (2) Pemerintah sangat berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut. Salah satunya adalah melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana salah satunya mengenai batas usia pihak calon mempelai wanita melangsungkan perkawinan menjadi sama dengan pihak calon mempelai pria yaitu 19 tahun. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya diskriminasi antara pria dan wanita. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan langkah maju untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan serta mencegah perkawinan dini.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kata kunci 1.perkawinan 2.undang-undang perkawinan 3. upaya pemerintah |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Ketut Suartasila |
Date Deposited: | 21 Feb 2025 07:03 |
Last Modified: | 21 Feb 2025 07:03 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23610 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |