Putri, Putu Adinda Aneira Adnyana (2026) ANALISIS YURIDIS UNSUR “TANPA PERSETUJUAN” TERKAIT KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101210_COVER.pdf.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101210-ABSTRAK.pdf.pdf Download (280kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101210-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf.pdf Download (274kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101210-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN)
2114101210-BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101210-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101210-BAB 5 PENUTUP.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101210-DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (261kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101210-LAMPIRAN.pdf.pdf Download (2MB) |
Abstract
Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan kemajuan penting dengan mengadopsi prinsip “tanpa persetujuan” sebagai unsur delik. Namun, ketiadaan definisi normatif dan indikator hukum yang jelas atas istilah tersebut menimbulkan potensi norma kabur (vague norm), yang dapat melemahkan asas lex certa dan asas legalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” dan merumuskan formulasi hukum yang ideal untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan PN Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap asas legalitas, asas lex certa, serta teori norma kabur dalam konteks hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS belum memenuhi standar kejelasan normatif sebagaimana disyaratkan dalam asas lex certa. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada inkonsistensi putusan dan kesulitan pembuktian di persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya rumusan normatif yang eksplisit dan operasional terkait unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS, agar tidak menjadi norma kabur dan dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil bagi korban dan pelaku. Diperlukan intervensi legislator untuk menyusun definisi yuridis serta indikator konkret guna meminimalisasi disparitas penerapan hukum di lapangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kekerasan Seksual, Tanpa Persetujuan, Norma Kabur, Lex certa, UU TPKS |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HM Sociology H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman J Political Science > J General legislative and executive papers J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Putu Adinda Aneira Adnyana Putri |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 01:13 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 01:13 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/27697 |
Actions (login required)
 |
View Item |