ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)

Puspayani, Kadek Widya (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101133-COVER.pdf
Download (652kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101133-ABSTRAK.pdf
Download (651kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101133-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (686kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101133-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (715kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101133-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (737kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101133-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (652kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101133-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (657kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101133-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (661kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101133-LAMPIRAN.pdf
Download (664kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. Fokus penelitian terletak pada kekosongan pengaturan hukum terkait perjanjian sepihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menganggap surat pernyataan sepihak dari tergugat sebagai bukti sahnya perjanjian meskipun tidak ditandatangani oleh penggugat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim menilai surat pernyataan sepihak dari tergugat sebagai dasar sah perjanjian yang mengikat secara hukum, yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memenuhi asas konsensualisme yang diwajibkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi interpretasi hukum dan ketegasan batas antara perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdata.Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka celah interpretasi hukum yang kontradiktif di masa mendatang.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Wanprestasi, Perjanjian, Putusan, KUHPerdata
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: kadek widya puspayani
Date Deposited: 23 Jan 2026 03:39
Last Modified: 23 Jan 2026 03:39
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/27743

Actions (login required)

View Item View Item