PEMENUHAN KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DALAM KEGIATAN OPERASIONAL LOGISTIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Liana, I Kadek Anca (2026) PEMENUHAN KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DALAM KEGIATAN OPERASIONAL LOGISTIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101041-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101041-ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101041-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101041-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101041-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101041-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101041-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101041-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101041-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, spesifiknya sektor logistik yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja tinggi. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum memiliki kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Namun, ketidakjelasan kriteria “potensi bahaya tinggi” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kewajiban dan pertanggungjawaban perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum Perseroan Terbatas dalam penerapan SMK3 serta bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja di sektor logistik. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode penelitian dalam studi ini, dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa kewajiban SMK3 bersifat mandatori dan melekat pada perusahaan sebagai pengendali tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab atas mitigasi risiko operasional. Frasa “potensi bahaya tinggi” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 merupakan norma kabur yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. (2) Pertanggungjawaban PT atas kecelakaan kerja mencakup pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban ganti rugi atas kelalaian (liability). Pertanggungjawaban perusahaan, kegagalan sistemik dalam penerapan SMK3 dikategorikan sebagai corporate fault yang berimplikasi langsung pada tanggung jawab direksi. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, Pertanggungjawaban diwujudkan melalui pemenuhan hak pekerja, termasuk pencegahan risiko, pelaporan kecelakaan dan jaminan sosial.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perseroan Terbatas, SMK3, Kecelakaan Kerja, Logistik
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I KADEK ANCA LIANA
Date Deposited: 05 Mar 2026 02:08
Last Modified: 05 Mar 2026 02:08
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28695

Actions (login required)

View Item View Item