Fikri, Muhammad Nur (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS MELALUI PENYEDIA LAYANAN JASA PEKERJA LEPAS SECARA DARING DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101117-COVER.pdf Download (985kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101117-ABSTRAK.pdf Download (935kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101117-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (986kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101117-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101117-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101117-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101117-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101117-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101117-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja lepas daring melalui penyedia layanan jasa pekerja lepas secara daring di Indonesia. Rumusan masalah penelitian mencakup: (1) Mengkaji Bagaimana pengaturan hubungan hukum antara pekerja lepas daring dengan penyedia layanan jasa pekerja lepas secara daring di Indonesia dan (2) Mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja lepas daring melalui penyedia layanan jasa pekerja lepas secara daring di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja lepas dan platform penyedia tidak memenuhi salah satu unsur dalam hubungan kerja, yakni unsur perintah. Dengan demikian, hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai hubungan perdata, bukan hubungan kerja formal, sehingga pekerja lepas daring tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti jaminan sosial, upah minimum, cuti, dan penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial. Meskipun kontrak digital diakui sah berdasarkan UU ITE, namun tidak serta-merta menciptakan hubungan kerja yang dilindungi hukum ketenagakerjaan. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum. Kesimpulannya, kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia belum adaptif terhadap realitas ekonomi digital. Diperlukan revisi regulasi, seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, untuk mengakomodasi pekerja non-standar dan memberikan perlindungan dasar yang adil dan inklusif.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perlindungan hukum, pekerja lepas daring, platform penyedia jasa, hubungan kerja, ketenagakerjaan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | MUHAMMAD NUR FIKRI |
| Date Deposited: | 05 Mar 2026 02:32 |
| Last Modified: | 05 Mar 2026 02:32 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28698 |
Actions (login required)
 |
View Item |