Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah (2026) ANALISIS YURIDIS MENGENAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI PASAL 1244 DAN 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 723/PDT/2021/PT DKI). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2214101119-COVER.pdf Download (15MB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101119-ABSTRAK.pdf Download (7MB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101119-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (7MB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101119-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101119-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101119-BAB 4 HASIL DAN PEMEBAHASAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101119-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101119-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101119-LAMPIRAN.pdf Download (7MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan force majeure dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, melalui studi kasus Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar analisis. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang diklaim sebagai force majeure dalam perkara tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai force majeure relatif, yang hanya menunda pelaksanaan kewajiban debitur tanpa menghapus kontrak secara otomatis. (2) Penerapan force majeure membebaskan debitur dari tanggung jawab ganti rugi, biaya dan bunga sepanjang terpenuhi unsur objektif dan subjektif, yakni peristiwa berada di luar kekuasaan debitur, tidak dapat diperkirakan dan tidak disertai kesalahan atau kelalaian. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum melalui penyusunan klausul force majeure yang jelas, mekanisme penyesuaian kewajiban, serta prosedur pemberitahuan. Selain itu, Hakim perlu menerapkan prinsip proporsionalitas untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga penerapan force majeure tetap mencerminkan keadilan kontraktual dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Force Majeure, Sewa Menyewa, Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Ni Ketut Ayu Diah Sapitri |
| Date Deposited: | 05 May 2026 02:20 |
| Last Modified: | 05 May 2026 02:20 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29119 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
