ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INCEST DI INDONESIA DALAM STATUS HUBUNGAN PENGUASAAN

Wanggai, Fabrizio Richardo Marvil (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA INCEST DI INDONESIA DALAM STATUS HUBUNGAN PENGUASAAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

	Text (COVER) 2214101044-COVER.pdf Download (11MB)
	Text (ABSTRAK) 2214101044-ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 2214101044-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (5MB)
	Text (BAB 2 KAJIAN TEORI) 2214101044-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (BAB 3 METODE PENELITIAN) 2214101044-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN) 2214101044-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (BAB 5 PENUTUP) 2214101044-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 2214101044-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB)
	Text (LAMPIRAN) 2214101044-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam pengaturan tindak pidana incest dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan unsur hubungan penguasaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih komprehensif dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kekosongan norma terhadap perbuatan hubungan seksual sedarah yang terjadi di luar relasi penguasaan atau pengasuhan formal, sehingga menimbulkan persoalan dalam penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan argumentatif guna memperoleh konstruksi hukum yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP lama masih bersifat terbatas dan tidak mengatur incest sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan hanya dikaitkan dengan relasi penguasaan. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bentuk hubungan sedarah dapat dijangkau oleh hukum pidana. Meskipun KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 418 ayat 1 telah memberikan pembaruan, pengaturannya masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan khusus lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan perlindungan. Simpulannya, diperlukan perumusan delik incest yang eksplisit, tegas, dan komprehensif dengan memperhatikan seluruh derajat kekerabatan serta relasi kuasa yang bersifat laten dalam keluarga. Direkomendasikan agar pembentuk undang-undang memperjelas batasan hubungan keluarga dalam delik kesusilaan, menyusun pola pemidanaan yang proporsional berbasis perlindungan korban, serta memperkuat aspek rehabilitasi dan pemulihan untuk menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Incest, Hubungan Penguasaan, Pembaharuan KUHP
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	FABRIZIO RICHARDO MARVIL WANGGAI
Date Deposited:	12 May 2026 03:20
Last Modified:	12 May 2026 03:20
URI:	http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29193

Actions (login required)

View Item