REKONSTRUKSI HUKUM ATAS FRAMEWORK PELAPORAN EMISI MILITER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Marbun, Lasmian Angelina Reslima (2025) REKONSTRUKSI HUKUM ATAS FRAMEWORK PELAPORAN EMISI MILITER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101153-COVER.pdf
Download (13MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101153-ABSTRAK.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101153-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2214101153-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101153-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101153-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101153-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101153-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (6MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101153-LAMPIRAN.pdf
Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Menganalisis kekaburan norma dalam kerangka hukum pelaporan emisi militer di bawah rezim hukum internasional saat ini, (2). Mengkaji urgensi pembaruan hukum (rekonstruksi framework) pelaporan emisi militer baik dalam masa damai maupun masa perang guna memastikan implementasi tanggung jawab iklim yang transparan dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaporan emisi militer dalam hukum internasional saat ini masih mengalami kekaburan norma (vague norm) akibat celah regulasi yang memungkinkan negara-negara menyembunyikan data emisi mereka melalui notası teknis, sehingga mencederai prinsip akuntabilitas lingkungan global akibat tidak teratribusinya emisi secara transparan baik di masa damai maupun perang, dan (2) diperlukan rekonstruksi hukum untuk mengubah status pelaporan dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) melalui amandemen Modalities. Procedures and Guidelines (MPGs) yang secara spesifik mewajibkan disagregasi data pada Kategori 1.A.5 serta mengakomodasi emisi domestik dan konflik ekstrateritorial agar sektor militer tidak luput dari target net-zero global.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hukum Internasional, Emisi Militer, Paris Agreement, IPCC Guidelines, Perubahan Iklim
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: LASMIAN ANGELINA RESLIMA MARBUN
Date Deposited: 20 May 2026 05:22
Last Modified: 20 May 2026 05:22
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29257

Actions (login required)

View Item View Item