PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Yudistira, I Made Citra (2026) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101177-COVER.pdf

Download (594kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101177-ABSTRAK.pdf

Download (32kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101177-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (234kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101177-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (217kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101177-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (157kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101177-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101177-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (80kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101177-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (134kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101177-LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Fokus penelitian ini berakar pada fenomena meningkatnya pengusaha/korporasi yang yang berkembang di Kabupaten Buleleng yang dapat memberikan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Indikasi pengusaha/ korporasi yang terdata beroprasi sebanyak 1.067 pengusaha/korporasi dan yang berpotensi dapat mencemari lingkungan dari aktifitas usahanya, sudah teridentifikasi sebanyak 412 pengusaha/korporasi. Berdasarkan laporan masyarakat terhadap pengusaha/korporasi yang diduga melakukan pencemaran dalam kurun waktu tahun 2021-2025 tercatat 6 korporasi yang diberikan tindakan administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan sifat deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi lapangan di DLH Kabupaten Buleleng serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pengusaha/korporasi yang diwajibkan memiliki dokumen SPPL sebanyak 32 pengusaha/korporasi, wajib dokumen UKL-UPL 64 pengusaha/ korporasi, wajib memiliki dokumen AMDAL sebanyak 2 pengusaha/korporasi dan 4 pengusaha/korporasi dalam pengawasan serta 17 korporasi masih dalam proses memproleh ijin lingkungan. Namun demikian pengusaha/korporasi belum secara signifikan mempengaruhi indek kualitas udara yang nilainya masih baik serta indek kualitas air dalam kategori sedang. Upaya pengendalian tindak pidana korporasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk saat ini masih tergolong efektif. Walaupun demikian untuk jangka panjang diperlukan langkah-langkah komprehensif agar kerusakan lingkungan dapat dicegah melalui penegakan hukum yang lebih tegas, terpadu, dan berkesinambungan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penanggulangan, tindak pidana, Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Kualitas Air dan Udara.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Made Citra Yudistira
Date Deposited: 10 Jun 2026 06:58
Last Modified: 10 Jun 2026 06:58
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29722

Actions (login required)

View Item View Item