IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 PASAL 32 AYAT (2) TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PENANGANAN KASUS SERTIPIKAT GANDA OLEH KANTOR PERTANAHAN (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG)

Suryaningrat, Komang Cahyaniarsa (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 PASAL 32 AYAT (2) TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PENANGANAN KASUS SERTIPIKAT GANDA OLEH KANTOR PERTANAHAN (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101035-COVER.pdf
Download (7MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101035-ABSTRAK.pdf
Download (7MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101035-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (7MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101035-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101035-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101035-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101035-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (7MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101035-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (7MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101035-LAMPIRAN.pdf
Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini diorientasikan untuk membedah dinamika implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 Ayat (2), terkait penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Fokusnya berlipat. Selain mengukur efektivitas regulasi, kajian ini mengurai berbagai hambatan riil di lapangan. Secara teoretis, isu tumpang tindih sertifikat merupakan problem sistemik dalam administrasi pertanahan Indonesia karena meruntuhkan kepastian hukum dan merugikan masyarakat. Menggunakan metode hukum empiris berpendekatan yuridis sosiologis, data riset dihimpun melalui wawancara dengan otoritas terkait serta studi komprehensif terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan indikasi kuat bahwa aktualisasi Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997 dalam mereduksi kasus sertifikat ganda di wilayah tersebut masih belum berjalan optimal. Realitas ini dikonfirmasi oleh masih maraknya sengketa agraria akibat kepemilikan sertifikat ganda di masyarakat. Merespons problem tersebut, Kantor Pertanahan menempuh beberapa langkah strategis. Upaya penanganan diakomodasi melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi data fisik maupun yuridis, fasilitasi mediasi, hingga pembatalan sertifikat melalui jalur administrasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, langkah penyelesaian ini tidak instan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penuntasan sengketa kerap membentur sejumlah hambatan klasik, mulai dari keterbatasan kuantitas SDM, rendahnya kesadaran hukum publik, hingga kompleksitas kepentingan yang melingkari sengketa tersebut.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pendaftaran tanah, sertipikat ganda, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Komang Cahyaniarsa Suryaningrat
Date Deposited: 24 Jun 2026 03:52
Last Modified: 24 Jun 2026 03:52
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29985

Actions (login required)

View Item View Item