IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

Pradnyani, Ni Putu Ayu Oka (2026) IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101016-COVER.pdf
Download (309kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101016-ABSTRAK.pdf
Download (82kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101016-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (141kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101016-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (95kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101016-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (72kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101016-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (254kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101016-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (52kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101016-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (103kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101016-LAMPIRAN.pdf
Download (489kB)

Abstract

Studi ini diorientasikan untuk membedah implementasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai fundamen yuridis pemindahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sekaligus mengevaluasi kesenjangan antara aspek regulasi dan dinamika implementasinya. Melalui desain empiris berpendekatan deskriptif kualitatif, penjaringan data riset ini disandarkan pada instrumen wawancara dan penelusuran dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara dogmatik, Pasal 37 mengonfirmasi legalitas pemindahan narapidana guna mengakomodasi urgensi keamanan, manajemen ketertiban, dan efektivitas pembinaan. Namun, pada tataran aplikasi, riset ini mengidentifikasi adanya gejala diskrepansi antara teks aturan dengan realisasi di lapangan. Dinamika di lapangan mengindikasikan bahwa kebijakan pemindahan narapidana cenderung dioperasikan sebagai solusi pragmatis atas fenomena overkapasitas, mengesampingkan hasil penilaian pembinaan yang terukur. Keterbatasan artikulasi pasal tersebut dalam merumuskan batasan kondisi secara mendetail berakibat pada dominasi kebijakan internal lembaga dalam mengondisikan eksekusi pemindahan. Dampaknya, keberlanjutan program pembinaan sering kali terinterupsi dan hak-hak narapidana berisiko terabaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara orientasi reintegrasi sosial pemasyarakatan dan realitas kebijakan pemindahan yang bersifat administratif-reaktif. Berangkat dari persoalan tersebut, rekonstruksi norma hukum serta penguatan mekanisme implementasi menjadi prasyarat penting agar pemindahan narapidana selaras dengan filosofi pemasyarakatan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: implementasi, pemasyarakatan, pemindahan narapidana, overkapasitas, keamanan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ni Putu Ayu Oka Pradnyani
Date Deposited: 03 Jul 2026 01:17
Last Modified: 03 Jul 2026 01:17
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30472

Actions (login required)

View Item View Item