ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI

Putra, I Kadek Dwi Meret Adyaksa (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101149-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101149-ABSTRAK.pdf
Download (201kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101149-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (221kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101149-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (271kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101149-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (194kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101149-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (322kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101149-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (176kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101149-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (204kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101149-LAMPIRAN.pdf
Download (178kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan makna "beritikad baik" bagi pihak ketiga dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menganalisis implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut terhadap perlindungan hukum pihak ketiga di peradilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep itikad baik harus direkonstruksi secara teoretis dari standar subjektif menjadi kumulatif-objektif, yang mutlak mensyaratkan pemenuhan tiga indikator materiil secara bersamaan, yakni adanya transaksi riil dengan nilai wajar (fair value), pelaksanaan kewajiban uji tuntas (due diligence) terhadap asal-usul aset secara patut, serta ketiadaan hubungan istimewa yang mengarah pada praktik penyembunyian harta (nominee arrangement); dan (2) Kekaburan norma ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang secara langsung mengeliminasi hak prosedural pihak ketiga melalui pelanggaran prinsip due process of law. Pelanggaran ini berwujud pergeseran beban pembuktian secara tidak sah (probatio diabolica), di mana kewajiban pembuktian materiil atas itikad buruk seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP, bukan dibebankan kepada pihak yang hartanya terancam dirampas.Sebagai solusi komprehensif, penelitian ini merekomendasikan perlunya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 guna menetapkan pedoman baku pengujian itikad baik, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk mengamendemen penjelasan pasal terkait demi menjamin kepastian pelindungan hak milik warga negara yang sah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pihak Ketiga, Itikad Baik, Perampasan Aset, Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I KADEK DWI MERET ADYAKSA PUTRA
Date Deposited: 07 Jul 2026 14:04
Last Modified: 07 Jul 2026 14:04
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30624

Actions (login required)

View Item View Item