Maulana, Muhammad Ivan Arta (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK CYBERCRIME PENGANCAMAN PEMBAYARAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2214101019-COVER.pdf Download (598kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2214101019-ABSTRAK.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101019-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101019-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101019-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101019-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101019-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101019-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2214101019-LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembayaran utang melalui media sosial serta (2) akibat hukum yang timbul bagi pelaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan, dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap korban pengancaman pembayaran utang melalui media sosial telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital, identifikasi pelaku, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, (2) pelaku pengancaman pembayaran utang melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UU ITE, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan administratif apabila perbuatannya juga melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi korban. Motif penagihan utang tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pengancaman, intimidasi, maupun penyebaran data pribadi melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi perlindungan terhadap korban guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif dalam penanganan tindak pidana pengancaman melalui media sosial.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Cybercrime, Pengancaman Digital, Penagihan Utang, Media Sosial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Muhammad Ivan Arta Maulana |
| Date Deposited: | 08 Jul 2026 01:13 |
| Last Modified: | 08 Jul 2026 01:13 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30630 |
Actions (login required)
 |
View Item |