Puspayoga, Komang Mas Bayu (2026) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2214101204_COVER.pdf Download (600kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101204_ABSTRAK.pdf Download (429kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101204_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (608kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101204_BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101204_BAB 3 METODE PENELITIAN_.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101204_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (943kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101204_BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101204_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (486kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101204_LAMPIRAN.pdf Download (128kB) |
Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri didalam mengadili permohonan praperadilan pada hukum positif Indonesia dan pengaturan pada masa mendatang di Indonesia. Kompetensi relatif perkara praperadilan ialah bagian didalam hukum acara pidana yang mempunyai arti kewenangan mengadili berlandaskan yurisdiksi wilayahnnya. Dalam hukum positif indonesia seperti KUHAP maupun aturan perundangan lainnya tidak diatur secara eksplisit ruang lingkup kompetensi relatif perkara praperadilan. Berlandaskan dari kekosongan norma tersebut, karenanya perlu diadakan pembaharuan hukum melalui formulasi ketentuan aturan perundangan. Penelitian ini bersumber dari berbagai sumber, antara lain hukum perundangan (UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait KUHAP), hukum kasus (putusan PN Palembang dan PN Sekayu), dan hukum konseptual (teori Witanto dan Yahya Harahap). Pendekatan kasus hukum juga diperguankan, seperti halnya pendekatan undang-undang. Bahan hukum studi ini berasal dari beragam sumber baik primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian bersifat analitis dan deskriptif. Konsep ius curia novit bisa dipergunakan untuk menghindari ketiadaan aturan dalam KUHAP serta aturan perundangan lainnya dalam hukum positif Indonesia. Untuk memastikan bahwa pencari keadilan mempunyai kejelasan hukum, beragam prinsip hukum acara pidana, termasuk locus delicti, harus dipertimbangkan ketika merumuskan aturan di masa mendatang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Formulasi, Kompetensi Relatif, Praperadilan, Doktrin. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | KOMANG MAS BAYU PUSPAYOGA |
| Date Deposited: | 19 Oct 2026 04:17 |
| Last Modified: | 19 Oct 2026 04:17 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32956 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
