Lestari, Ayu Made Evy Sephia (2024) IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL TERKAIT PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
2014101055-COVER.pdf Download (728kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2014101055-ABSTRAK.pdf Download (328kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101055-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (476kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101055-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101055-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101055-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101055-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101055-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (455kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2014101055-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional Terkait Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar serta mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang produk obat tradisionalnya tidak memiliki izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non-Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional yang mengatur izin edar obat tradisioanl belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengurus izin edar sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku. Adapuun penegakan hukum terhadap pelaku usaha berupa sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisonal. Adapun sanksi administratif berupa pemanggilan, pembinaan, beserta peringatan terhadap pelaku usaha obat tradisional tanpa izin edar. Dan penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Pasal 435 terkait dengan sanksi pidana dan juga denda.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Obat Tradisional, Registrasi, Izin Edar. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Ayu Made Evy Sephia Lestari |
Date Deposited: | 22 Apr 2024 02:23 |
Last Modified: | 22 Apr 2024 02:23 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19615 |
Actions (login required)
View Item |