Dewi, Putu Sinta (2025) MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![]() |
Text (COVER)
2114101047- COVER.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text (ABSTRAK)
2114101047- ABSTRAK.pdf Download (935kB) |
![]() |
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101047-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (4MB) |
![]() |
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101047-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101047-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101047-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101047- BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB) | Request a copy |
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101047-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text (LAMPIRAN)
2114101047-LAMPIRAN.pdf Download (361kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar dan juga bagaimana pengaturan hukum serta kepastian hukum terhadap mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar ditinjau dari perspektif tujuan hukum. Dalam PP No 20 Tahun 2021juga tidak memuat bagaimana prosedur perlindungan hukum bagi orang yang memiliki hak atas tanah. Dengan kata lain dalam PP No 20 Tahun 2021 terdapat kekosongan norma. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun data dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen terhadap segala sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia menurut hukum positif yang ada, (2) bagaimana kepastian hukum terkait mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia. Pengaturan mengenai mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar menurut hukum positif di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari segi kepastian hukum penetapan tanah terlantar tidak hanya diatur dengan PP No 20 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar merupakan turunan pelaksana dari PP tersebut. Tujuan adanya pengaturan terkait tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah agar terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mekanisme, Kepastian Hukum dan Tanah Terlantar. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Putu Sinta Dewi |
Date Deposited: | 19 Feb 2025 06:47 |
Last Modified: | 19 Feb 2025 06:47 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |