ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 PK/Pdt/2019

Rachmawati, Ayu Dewi (2025) ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERTANAHAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 PK/Pdt/2019. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101022-COVER.pdf
Download (493kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101022-ABSTRAK.pdf
Download (216kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101022-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (269kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101022-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101022-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (243kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL PEMBAHASAN)
2114101022-BAB 4 PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (338kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101022-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (118kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101022-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (262kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101022-LAMPIRAN.pdf
Download (233kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara sengketa tanah bekas Eigendom Verponding sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 PK/Pdt/2019, serta menelusuri akibat hukum yang timbul bagi para pihak setelah putusan tersebut ditetapkan. Permasalahan berawal dari konflik antara PT Sadang Sari sebagai penggugat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku tergugat, atas penguasaan sepihak atas tanah seluas 6.280 m² di Jalan Ir. H. Juanda, Bandung, yang tidak memiliki dasar hukum yang sah dan belum dikonversi sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk menelusuri argumentasi hukum hakim dan implikasi yuridis yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan fakta kepemilikan historis dan itikad baik penggugat, meskipun tanah belum dikonversi, serta menilai penguasaan tergugat tanpa alas hak sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Namun, pertimbangan tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi keberlakuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah, sehingga menimbulkan konflik norma antara ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Putusan tersebut membawa akibat hukum berupa pengakuan terhadap hak kepemilikan penggugat atas tanah tersebut serta pembatalan hak pengelolaan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi antara UUPA dan peraturan pelaksananya, serta pentingnya tertib administrasi pertanahan agar sengketa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sengketa Pertanahan, Eigendom Verponding, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung, UUPA
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: AYU DEWI RACHMAWATI
Date Deposited: 28 Jul 2025 08:06
Last Modified: 28 Jul 2025 08:06
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/26085

Actions (login required)

View Item View Item