Radhitya, I Kadek Pradhita Ciwa (2025) PERAN BAWASLU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![]() |
Text (COVER)
2114101082-COVER.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text (ABSTRAK)
2114101082-ABSTRAK.pdf Download (329kB) |
![]() |
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101082-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (514kB) |
![]() |
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101082-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101082-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101082-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (958kB) | Request a copy |
![]() |
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101082-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB) | Request a copy |
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101082-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (351kB) |
![]() |
Text (LAMPIRAN)
2114101082-LAMPIRAN.pdf Download (588kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Peran Bawaslu Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui Bagaimana peran bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas (2) Mengetahui Bagaimana mekanisme proses penanganan pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer melalui penelitian dengan cara observasi dan wawancara dan juga menggunakan data sekunder menggunakan undang-undang dan dokumen tertentu. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) neniliki peran yang sangat penting, hal itu dikarenakan Bawaslu merupakan pilar krusial dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu memastikan proses pemilu berjalan sesuai asas demokratis, adil, dan transparan melalui pengawasan sistematis terhadap netralitas ASN dan kepatuhan peserta pemilu terhadap kode etik (2) Bawaslu memiliki kewenangan baru sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi. Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Pidana dan Kode Etik.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Pidana dan Kode Etik |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya |
Date Deposited: | 17 Oct 2025 14:45 |
Last Modified: | 17 Oct 2025 14:45 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/27217 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |