PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM PRODUK SKINCARE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Darminngsih, Putu Mei Rianti (2026) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM PRODUK SKINCARE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101216-COVER.pdf
Download (846kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101216-ABSTRAK.pdf
Download (853kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101216-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (860kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101216-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (965kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101216-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (996kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101216-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101216-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101216-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101216-LAMPIRAN.pdf
Download (863kB)

Abstract

Pesatnya perkembangan industri skincare di Indonesia, khususnya melalui platform perdagangan elektronik, mendorong meningkatnya praktik promosi yang mengandung overclaim, yaitu klaim berlebihan atau tidak akurat mengenai manfaat dan kandungan produk. Praktik tersebut berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim dalam promosi produk skincare, bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan kepada pelaku usaha, serta tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap izin edar produk yang terindikasi melakukan overclaim.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, namun belum memberikan batasan yang tegas mengenai praktik overclaim, sehingga menimbulkan potensi kekaburan norma dalam penerapannya. Pelaku usaha yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan bentuk ganti rugi berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Sementara itu, BPOM memiliki tanggung jawab administratif melalui pengawasan pre-market dan post-market terhadap produk skincare yang beredar, termasuk penindakan terhadap klaim promosi yang menyesatkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, optimalisasi peran BPOM dalam pengawasan klaim produk, serta peningkatan kesadaran konsumen agar tercipta perlindungan hukum yang efektif dan industri skincare yang bertanggung jawab.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Konsumen, Overclaim, Skincare, UUPK, BPOM.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: PUTU MEI RIANTI DARMININGSIH
Date Deposited: 06 Mar 2026 01:02
Last Modified: 06 Mar 2026 01:02
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28755

Actions (login required)

View Item View Item