KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS PENGATURAN KRITERIA KELAYAKAN PROYEK BLUE BOND BERDASARKAN POJK NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN

Aini, Muthia Zahra Qurraatha (2026) KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS PENGATURAN KRITERIA KELAYAKAN PROYEK BLUE BOND BERDASARKAN POJK NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101136-COVER.pdf
Download (13MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101136-ABSTRAK.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101136-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101136-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101136-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101136-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101136-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101136-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (6MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101136-LAMPIRAN.pdf
Download (169kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kriteria kelayakan proyek Blue Bond dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 serta bentuk kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Sebagai perbandingan, penelitian ini juga menelaah pengaturan Blue Bond di Republik Seychelles yang telah diatur secara lebih rinci dan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelayakan proyek Blue Bond di Indonesia masih mengarah pada proyek hijau, sedangkan Republik Seychelles memiliki kriteria kelayakan proyek yang lebih jelas dan terstruktur pada tujuan blue project. Kemudian, (2) Bentuk kepastian hukum bagi investor atas ketidakjelasan pengaturan kriteria kelayakan proyek Blue Bond di Indonesia belum memberikan kekuatan hukum yang memadai, ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum menetapkan parameter yang jelas mengenai Blue Bond, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Sebaliknya, pengaturan Blue Bond di Republik Seychelles telah mengatur kriteria kelayakan proyek secara lebih rinci, terukur, dan transparan, sehingga mampu memberikan tingkat kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Blue Bond, Kriteria, Kepastian Hukum, Indonesia, Republik Seychelles
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: MUTHIA ZAHRA QURRAATHA AINI
Date Deposited: 04 May 2026 05:03
Last Modified: 04 May 2026 05:03
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29111

Actions (login required)

View Item View Item