Tampubolon, Franjes (2026) IMPLEMENTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIADAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2214101096-COVER.pdf Download (957kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101096-ABSTRAK.pdf Download (243kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101096-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (251kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101096-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101096-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101096-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101096-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101096-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101096-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui implementasi Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK; serta (2) mengetahui hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng. Studi ini menggunakan metode hukum empiris deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori: data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik studi kepustakaan, teknik observasi, dan teknik wawancara. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan non-probabilty sampling dengan bentuk penerapan purposive sampling dan snowball sampling. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan pokok, yaitu dimulai dari pengumpulan sekaligus reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Disdagperinkopukm Buleleng masih belum optimal dalam mengimplementasikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Buleleng terkait pembentukan BPSK; serta (2) Adapun hambatan dan dampak atas ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu tidak tersedianya struktur kelembagaan resmi, terbatasnya akses terhadap keadilan formal, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, dampak yang timbul penyelesaian sengketa dilakukan secara tidak resmi, berkurangnya kepastian hukum, dan potensi ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Hukum, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Franjes Tampubolon |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 06:42 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 06:42 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29717 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
