PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA)

Adnyani, Ni Putu Windi (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101110-COVER.pdf
Download (8MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101110 - ABSTRAK.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101110-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101110-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101110-BAB 3 METODE.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 PEMBAHASAN)
2214101110-BAB 4 PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101110-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101110-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (6MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101110-LAMPIRAN.pdf
Download (6MB)

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong UMKM bertransformasi ke e-commerce untuk meningkatkan daya saing. Adopsi digital meningkat pesat,namun tidak diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Rendahnya literasi hukum menyebabkan kerentanan dalam kontrak digital dan sengketa daring. Regulasi di Indonesia masih terbatas, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis daring. Berbeda dengan Singapura yang memiliki sistem hukum dan ODR lebih komprehensif, sehingga diperlukan pembaruan regulasi di Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih dalam kajian ini, dengan mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber data sekunder utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura. Bahan hukum terdiri dari bahan primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menilai konsistensi norma serta merumuskan solusi terhadap perlindungan hukum UMKM dalam transaksi e-commerce. Pengaturan e-commerce di Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui legalitas transaksi elektronik. Indonesia mengaturnya melalui UU ITE, PP PMSE, dan UU UMKM, sedangkan Singapura melalui Electronic Transactions Act dengan sistem hukum terintegrasi. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia masih bersifat umum dan normatif, sementara Singapura menyediakan mekanisme terintegrasi berbasis teknologi yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Pengaturan e-commerce di Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui legalitas transaksi elektronik. Indonesia mengaturnya melalui UU ITE, PP PMSE, dan UU UMKM, sedangkan Singapura melalui Electronic Transactions Act dengan sistem hukum terintegrasi. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia masih bersifat umum dan normatif, sementara Singapura menyediakan mekanisme terintegrasi berbasis teknologi yang efektif, cepat, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Transaksi e-commerce, UMKM, Perlindungan hukum, Penyelesaian sengketa, ODR, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ni Putu Windi Adnyani
Date Deposited: 16 Jul 2026 04:09
Last Modified: 16 Jul 2026 04:09
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30962

Actions (login required)

View Item View Item