TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT

Yasmi, Komang Kembar Suardani (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN HUTAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101169_COVER.pdf
Download (959kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101169_ABSTRAK.pdf
Download (420kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101169_BAB 1 PENDAHULUAN .pdf
Download (672kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101169_BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101169_BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (594kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 PEMBAHASAN)
2214101169_BAB 4 PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (876kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101169_BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (346kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101169_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (660kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101169_LAMPIRAN.pdf
Download (146kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam sengketa hak atas tanah dikawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Permasalahan penelitian berfokus pada ketidakjelasan batas kewenangan negara yang berpotensi menimbulkan benturan dengan hak masyarakat atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih mengandung kekaburan norma sehingga menimbulkan disharmonisasi antara hukum kehutanan dan hukum agraria serta menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa penguasaan tanah secara nyata dan beritikad baik tetap harus memperoleh perlindungan hukum meskipun berada di kawasan hutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan penyempurnaan norma melalui penambahan ketentuan yang menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan negara harus dilakukan secara proporsional dengan batas yang jelas serta tetap mengakui dan melindungi penguasaan tanah masyarakat yang telah ada sebelum penetapan kawasan hutan demi terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi antara hukum kehutanan dengan hukum agraria.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penguasaan Tanah, Hak Atas Tanah, Kawasan Hutan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Komang Kembar Suardani Yasmi
Date Deposited: 14 Oct 2026 02:15
Last Modified: 14 Oct 2026 02:15
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32933

Actions (login required)

View Item View Item