Agustama, Kadek Yogi Arya (2026) ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 82/PDT.G/2024/PN.SGR). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
|
Text (COVER)
2214101093_COVER.pdf Download (375kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101093_ABSTRAK.pdf Download (231kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101093_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (337kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101093_BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101093_BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101093_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101093_BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101093_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (320kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101093_LAMPIRAN.pdf Download (141kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta mendalami kedudukan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai instrumen pembuktian yang sah terkait kepemilikan hak atas dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pengabaian Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat oleh hakim yang lebih mengutamakan penguasaan fisik oleh Tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim yang mendasarkan pada penguasaan fisik Tergugat serta pengesampingan SHM milik Penggugat dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan putusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan ketentuan pembuktian dalam hukum pertanahan Indonesia, di mana SHM merupakan alat bukti kuat sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Meskipun Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, pengabaian sertifikat tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan penguasaan fisik tanpa bukti adanya cacat hukum dalam penerbitannya. (2) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr mengakibatkan beralihnya kepemilikan tanah seluas 1.000 m² dari Penggugat, kepada Para Tergugat, dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi akibat penguasaan terus-menerus oleh Tergugat, sehingga Tergugat memperoleh hak milik yang sah dan Penggugat kehilangan semua hak atas tanah tersebut, juga menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pencatatan perubahan kepemilikan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kekuatan Pembuktian, Sertipikat Hak Milik, Sengketa Kepemilikan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Kadek Yogi Arya Agustama |
| Date Deposited: | 07 May 2026 01:59 |
| Last Modified: | 07 May 2026 01:59 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29136 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
